Calon DEMA Paslon Tunggal: KPUM Tidak Adakan Sosialisai Pra Debat

Sumber foto: Fatah/DinamikA

Klikdinamika.com, Salatiga- Calon Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Salatiga hanya ada satu pasangan calon (paslon) kandidat, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) tidak adakan sosialisasi calon sebelum debat yang diadakan di Auditorium Lantai 3 Gedung Hasyim Asyari, Rabu (08/12/2021).

Debat yang mengusung tema “Peran Ormawa IAIN Salatiga dalam Mengoptimalkan Organisasi Kemahasiswaan Sebagai Bentuk Representasi Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang dihadiri oleh Dr. Sidqon Maesur, Lc., M.A., selaku Wakil Rektor III IAIN Salatiga, M. Yusuf Khummaini. S. HI., M.H. selaku panelis debat, masing-masing ketua partai politik (parpol) mahasiswa, dan beberapa delegasi UKM.

Nauval Widya Ali selaku ketua KPUM mengatakan, satu pasangan calon DEMA Institut yakni M. Miftahul Hudha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai ketua dan Muhammad Agus Ghufron dari Fakultas Dakwah sebagai wakil.

Terkait tidak adanya sosialisasi pra debat, Nauval juga menjelaskan hanya pasangan tersebutlah yang mengikuti debat.

“Saat pra debat, hanya pasangan tersebut yang mengikuti debat karena yang mendaftar memang hanya ada satu sudah memenuhi persyaratan yang sudah ada,” jelasnya.

Terkait sosialisasi pra debat, tambahnya, dari tim KPUM yang berjumlah 10 orang merasa kewalahan dengan waktu mepet setelah malam pengumuman, yang mana keesokannya adalah pelaksanaan acara debat.

“Untuk setiap partai harus berkoalisi dengan ambang batas 30 persen,” tandas Nauval.

M. Miftahul Hudha selaku calon ketua DEMA mengatakan, adanya koalisi parpol akan meningkatkan Institut agar lebih maju.

“Adanya koalisi parpol saya sendiri dari Partai Power Of People (POP) dan wakil saya dari JAYA akan bertanggung jawab dan meningkatkan Institut menjadi lebih baik lagi terutama di Dema.”

Hudha menambahkan, baik ada lawan atau tidak, dia dan pasangannya tetap siap untuk menjadi ketua DEMA Institut.

“Saya berani karena banyaknya dukungan dari teman- teman terutama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itulah yang menjadi landasan saya untuk berani,” tegasnya. (Fatah/Wulan/red)

4 Komentar

  1. Max Govemaar Balas

    Untuk capresma 01 jika merasa diri dia siap apabila ada lawan atau tidak. Sudah dipastikan diri dia arogan dalam berpolitik, ini KPUM memahami tidak si prinsip politik itu seperti apa? Jangan cuma politik praktis doang yang diutamakan. Kesannya bobrok banget nih KPUM, dari pihak Civitas Akademika juga kepeduliannya kurang sama sekali engga ada langkah kedepan. Ini sama saja mengajarkan anak muda sebagai pemimpin masa depan untuk melakukan tindakan yang korup atau rusak dan salah. Pemira tahun ini dan hal semacam ini harusnya tidak boleh dianggap sah. Pemira abal abal. Tai kucing

  2. Merkuri Balas

    Yang akan memimpin sudah tersusun dan keliatan kalau kaya gitu….
    KPUM tidak membuat peraturan minimal 2 calon ketua? Baik dari Hmps, Dema/sema Fakultas dan Dema/Sema Institut..
    Kalau.
    Kalau cuman 1 pasangan patut dan tidak patut ya akan terpilih….

  3. Bengs Balas

    Sejak dulu awal merdeka sampai hari ini Indonesia dengan tegas menggunakan sistem negara hukum untuk mengatur masyarakat agar bersama-sama membangun bangsa dan mencapai tujuan bangsa. Hal ini juga di tegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Maka kemudian segala aspek di Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Kalau kemudian kita tarik dalam konteks organisasi kemahasiswaan IAIN Salatiga, maka produk hukum yang bisa gunakan itu UU ormawa tahun 2019, dalam hal ini konteks pemira maka kita bisa pakai UU ormawa IAIN Salatiga nomor 4 Tahun 2019. Tauu engga? Atau jangan² cuma asal ngomong tolak pemira, pemiraa tidak sah, atau apalah itu. Mahasiswa kan?
    Dimana letak arogansi kalau kemudian hanya ada satu paslon? Lebih arogan mana dibandingkan dengan mahasiswa yang ngomong tanpa tau dulu dasarnya?
    Apa dalam pemira tahun ini ada bakal calon yang memenuhi ketentuan perundang2an di tolak untuk mendaftarkan diri? Kalau ada ituuu baruu arogan?
    Semua boleh mendaftar, semua boleh berkontestasi, semua boleh memilih dan dipilih, lalu dimana letak arogansinya?
    Soal paslon tunggal? Aku yakin sih yang mengkritisi pemira thn ini arogan pasti udah baca UU no 4 tahun 2019, udah sering juga belajar soal mekanisme presidential threshold. Atau jangan² juga belum faham brrapa ambang batas perolehan suara senat institut yang harus dipenuhi kalau mau lolos mendaftarkan diri jadi paslon ketua dan wakil ketua dema? Paham lahh aku yakin
    Kalau belum faham saya kasih tau dikit lah, bisa saja kok kalau kemudian ada dua paslon, UU engga melarang, KPUM pun sama menerima semuaa pendaftaran, tapi kalau nyalonnya di DEMA maka setiap partai pengusung harus mendapatkan suara pemira di thun kemarin sebesar minimal 30% suara keseluruhan pemilih di IAIN Salatiga. Lalu kalau ada partai yang tidak sampai 30% suara sah tapi pengen mengajukan gimana? Apa gak boleh? Boleeh kok, tapi cari temen dulu, cari gandengan lah dengan partai yang lain sehingga kalau digabung antara kedua partai tersebut memenuhi 30% suara sah pada thun kemarin atau sering kita sebut dengan koalisi. Lahh sekarang persoalannya, hanya ada 2 partai yg bersatu dan mengajukan diri untuk mencalonkan kader²nya. Sesimple itu sih, lalu partai yg lain gimana? Mungkin belum ada kandidat internal nya, atau mungkin memang proyeksinya menguasai parlemen, atau mungkin saja juga hitungan internal partainya masih banyak pertimbangan. Banyak hal sih, apa salah? Engga juga itu soal pilihan sikap dari setiap partai apa KPUM salah? Engga juga soalnya KPUM jga ga bisa mengajukan calon presmaakalau bisa yaa auto menang

    Yok lah mari kita berdemokrasi dengan riang gembira, mari menjadi mitra kritis bagi siapapun yang terpilih dari proses pemira ini, jangan menjadi kritis yang tak bertanggungjawa. Mari ciptakan mekanisme student gooverment di IAIN Salatiga yang damai dan berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *