Sumber gambar: Dokpri
Klikdinamika.com, Salatiga- Nonton bareng (nobar) dan diskusi film KPK Endgame merupakan refleksi serta bentuk tanggung jawab semua pihak untuk bekerjasama menumpas korupsi yang terjadi di Indonesia. Kegiatan ini diadakan di Prolog Cafe Salatiga, Senin (07/06/2021).
Film dokumenter garapan Watchdoc yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini mendapat respon positif dari masyarakat. Arditya Pratama atau yang kerap disapa Bang Didit selaku penyelenggara nobar menjelaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Adanya dugaan pelemahan KPK lewat alat yang bernama Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) juga menimbulkan anggapan bahwa institusi tersebut sedang dilemahkan.
“Saya merasa miris bahwasannya institusi ini sedang digulingkan secara perlahan, mulai dari kasus-kasus sepele, penyerangan, hingga munculnya TWK. Kemudian Watchdoc hadir, menyajikan sebuah film yang berisi wawancara dengan anggota-anggota yang dilucuti. Maka saya berinisiatif untuk mengadakan nobar dengan teman-teman lainnya. Saya juga penasaran isi dari film tersebut. Bisa dilihat juga antusiasme dari teman-teman yang hadir tadi,” ungkapnya.
Dalam penayangannya, film ini berisikan hasil wawancara tim Watchdoc dengan 15 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Di dalam film tersebut juga disampaikan bahwa TWK ini tidak ada korelasinya sama sekali dengan tugas-tugas yang sedang mereka selesaikan.
“Sebagai mahasiswa, anak muda, kita harus melek politik, apa saja yang sedang terjadi di negeri ini. Jangan sampai kita dipersekusi, dijadikan sebagai alat. Jangan sampai teman-teman mahasiswa diperalat dan mudah kemakan hoax. Kita harus tahu fakta dan datanya. Bisa dilihat dari isi film tadi, kita jadi tahu bahwa yang sebenarnya terjadi oleh pegawai-pegawai KPK yang diwawancarai seperti apa,” tambah Didit.
Hal senada juga disampaikan oleh Rifqi, salah satu penonton yang ikut dalam nobar tersebut. Ia mengungkapkan, harusnya isu TWK ini dijadikan sebagai refleksi atas melemahnya supremasi warga sipil dalam upaya melawan korupsi. Bukan hanya soal TWK-nya saja, namun juga berkaitan dengan keberlanjutannya, independensinya, serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi korupsi.
“Kita tahu bahwa kita perlu memperjuangkan lagi soal supremasi warga sipil, berkaitan juga dengan check and balance penyelenggaraan negara. Semangat yang dibawa, dengan adanya KPK, maka dijadikan sebagai wadah independensinya untuk menyelesaikan permasalahan korupsi. Kesadaran kita terhadap korupsi, serta kita semua juga bertanggung jawab atas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia,” terangnya.
Rifqi juga menambahkan, seseorang yang memiliki kekuatan, apapun bentuk kekuatannya, pasti akan cenderung untuk melakukan tindakan korupsi. Namun, jika kekuasan tersebut tidak ada penyeimbangnya, maka otomatis akan korupsi.
“Pemecahan korupsi itu merupakan tanggung jawab serta dapat diselesaikan oleh semua pihak, bukan hanya disandarkan pada negara saja. Bukan hanya dari pihak intern, namun juga menyangkutkan dengan pihak luar,” pungkasnya. (Fad/red)
