BLT Dana Desa Menjadi Titik Terang Ditengah Pagebluk Virus Corona

Oleh : Thoriq

Pageblug covid 19 masih belum hengkang dari muka bumi, ratusan negara terdampak, jutaan orang terkena imbasnya. Banyak farmasi dan para ahli bidang kedokteran membuat vaksin penangkal, namun sampai sekarang belum ada yang betul-betul jitu untuk dapat mengatasi keondisi saat ini. Dampak yang ditimbulkan begitu luas mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Sektor ekonomi menjadi salah satu sorotan pemerintah dalam upaya mengatasi penyebaran pandemi covid 19. Guna memutus rantai penyebaran, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya tentang dana desa.

Akibat dari pandemi covid 19 nilai tukar rupiah pernah terjun ketitik lemah, dengan nilai tukar Rp. 16.550/US$ pada 2 April 2020. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh, khususnya pada rakyat dengan perekonomian menengah kebawah. Dampak yang mereka rasakan dari melemahnya nilai tukar rupiah, mulai dari kenaikan harga sembako sampai dengan kelangkaan barang dipasaran.

Kebijakan pemerintah soal social distancing dan physical distancing sangat merepotkan bagi mereka yang tidak bisa bekerja dirumah aja, apalagi ditambah dengan PSBB yang sepekan ini mulai diberlakukan dibeberapa kota. Mereka yang bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah pasti fine fine aja dengan kebijakan ini. Namun bagi yang tidak bisa dirumah aja, seperti kuli bangunan, ojol, pedagang di pasar, tukang becak, buruh, sopir, tukang batu, calo tiket, pelaku kejahatan akan merasa dirugikan dengan kebijakan ini.

Semakin kesini keadaan belum juga membaik, mereka yang tidak bisa dirumah aja malah ketiban sial, mulai dari PHK, langkanya orderan sampai tidak adanya job kerja. Terpukul dengan lemahnya nilai tukar rupiah, penghasilan yang tidak seberapa, ditambah dengan kebutuhan hidup sehari-hari, dapat diibaratkan dengan sudah jatuh tertimpa tangga.

Pemerintah tidak hanya berpangku tangan menghadapi keadaan tersebut, kebijakan demi kebijakan terus mengalir ditengah pandemi covid 19. Pemerintah melalui Kemendes memberi solusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa yang menjadi salah satu solusi ditengah memburuknya keadaan ekonomi. Muncul setelah program keluarga harapan (PKH) dan kartu prakerja, BLT dana desa seolah menjadi semangat baru bagi rakyat menengah kebawah.

Ada beberapa kriteria penerima BLT dana desa diantaranya rakyat miskin, kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian akibat covid 19, belum mendapatkan bantuan pangan non tunai dan mereka yang namanya tidak tercantum dalam PKH dan kartu prakerja.

Penggelontoran dana desa senilai Rp 22,4 triliun akan dialihkan untuk program BLT dana desa bagi rakyat. Budget dana yang diterima keluarga lolos kriteria setiap bulannya selama tiga bulan kedepan senilai Rp 600.000.

BLT dana desa yang diberikan ditekankan bukan dalam bentuk sembako, melainkan uang. Bila sembako yang dibagikan hanya dapat menutup kebutuhan pangan sehari-hari, namun bila uang, dapat digunakkan untuk kebutuhan yang lain, yang lebih urgent misalnya.

Kepala desa menjadi kunci utama suksesnya penyaluran BLT dana desa kepada rakyat. Pemerintah desa harus menganggarkan BLT dana desa, untuk mendukung program pemerintah dan mensejahterakan rakyat.

Pendampingan dan pengawasan penyaluran dilakukan langsung oleh pemerintah daerah, untuk mengantisispasi penyalahgunaan bantuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum pengacau pasti adanya, tapi rakyat tetap menjadi prioritas utama

. Dengan adanya kebijakan dari Kemendes, paling tidak rakyat yang tidak bisa dirumah aja sedikit banyak bisa menghembuskan nafas lega. Pandemi covid 19 yang mengekang, tekanan hidup semakin berat, bantuan ini bagai angin segar yang terhembus dari nirwana.

Rakyat diharap dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin, karena ini menjadi salah satu terobosan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Semua tidak bisa disamaratakan, tapi semua bisa diusahakan.

BLT dana desa menjadi solusi ditengah kalutnya perekonomian negeri. Pemerintah melalui Kemendes sudah berusaha, rakyat harus bisa menggunakan bantuan dengan semestinya, dengan mengolah amanah pemerintah.