Demo oleh Aksi Kamisan dan Koalisi Masyarakat Sipil Salatiga di depan Tugu Pancasila, Kota Salatiga (Sumber Foto: Istimewa).
Klikdinamika.com – Aksi Kamisan Salatiga bersama Koalisi Masyarakat Sipil Salatiga, melakukan unjuk rasa menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), di depan Tugu Pancasila, Kota Salatiga, Kamis (20 /03/2025).
Aksi itu diselenggarakan sebagai bentuk penolakan disahkannya RUU TNI yang sudah menjadi UU TNI. Salah satu isinya adalah Dwi Fungsi ABRI yang berpartisipasi dalam urusan sosial dan politik negara. Sehingga dikhawatirkan akan terulang kembali peristiwa pada masa Orde Baru: yaitu penyalahgunaan kekuasan dan Hak Asasi Manusi (HAM).
Fadlan, sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), mengatakan aksi ini digelar karena setelah adanya penolakan RUU di mana mana, tapi dengan santainya RUU TNI disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di sidang paripurna.
“Kita bisa melihat penolakan RUU TNI ini di mana-mana, masyarakat sebagian besar itu menolak, tapi DPR RI dalam sidang paripurna pada 20 Maret 2025 dengan santainya mengetuk palu yang artinya setuju dengan Undang-Undang TNI ditetapkan,” tuturnya.
Nurul Fitriya, mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, mengatakan bahwa adanya UU TNI, tidak hanya masyarakat yang terdampak, tapi mahasiwa juga terdampak. Menurutnya, setelah lulus mahasiswa akan sulit mencari pekerjaan jika aparatur sipil telah di duduki oleh pihak militer.
“Tidak hanya masyarakat yang terdapak, namun mahasiswa juga akan merasakan seperti sulit mendapatkan kerja, jika aparatur sipil sudah di duduki dan ditempati oleh jabatan militer,” jelasnya.
Nurul melanjutkan, dengan adanya UU TNI itu ditakutkan negara akan menjadi negara patriarki dan menyulitkan perempuan mendapatkan pekerjaan.
“Bagi perempuan ditakutkan negara ini menjadi negara yang patriarkis, karena kan pihak militer kebanyakann dari kaum laki-laki dan kemungkinan besar akan sulit mendapatkan kerja bagi kaum perempuan,” lanjutnya.
Joko, salah satu masyarakat yang melihat aksi, mengatakan bahwasanya untuk menolak atau tidak, kita harus menunggu kedepan. Jika RUU TNI berpihak pada masyarakat maka setuju, tapi jika malah memperburuk situasi dan keadaan, maka harus bergerak untuk menolak.
“Menurut saya jika memang RUU TNI berpihak kepada rakyat mengapa tidak? Jadi kita tunggu aja jika memang berpihak pada rakyat ya setuju tapi kalau itu memperburuk situasi dan keadaan ya mari sama sama kita rakyat bergerak untuk menolaknya,” jelasnya. (Izza/Rifka/Red).
