Sumber Foto: Randy/DinamikA
Klikdinamika.com –Buntut kekerasan pada Andrie Yunus, gabungan mahasiswa Semarang Raya menggelar aksi menuntut reformasi TNI di depan Kodim 0733 Jawa tengah, Sekayu, Semarang Tengah, Kamis (9/4/2026).
Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 15.00 WIB hingga menjelang maghrib. Massa aksi berorasi di depan Kodim, kemudian bersama-sama berunjuk rasa sekaligus lobbying di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Setelah berorasi cukup lama tanpa ditemui dewan DPRD, massa aksi pulang tanpa jawaban memuaskan.
Anggit, mahasiswa sekaligus koordinator lapangan dari Universitas PGRI Semarang menyoroti kasus Andrie Yunus sebagai upaya pembungkaman oleh aparat negara. Dia sepakat bahwa desakan atas aksi ini juga menuntut agar kasus Andrie Yunus segera dialihkan dari pengadilan militer ke peradilan umum demi fair trial (keadilan), independensi, dan imparsial (tidak memihak).
‘‘Negara kita adalah negara demokrasi, aspirasi masyarakat tidak boleh dibungkam, jika tidak ada sikap tegas, siapa lagi korban selanjutnya?” ujarnya.
Rizki, salah satu massa aksi dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), mengaku bahwa aksi kali ini merupakan pengalaman berharga baginya. Dia juga berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk senantiasa menyuarakan kebenaran.
‘‘Karena kita bisa belajar bahwa kebijakan yang mereka bikin tidak bisa kita diamkan saja. Suatu masalah kalau kita biarkan bisa jadi lebih besar dan nantinya berimbas kepada masyarakat lain,” tuturnya.
Dia juga menyampaikan keresahannya atas masuknya TNI ke ranah sipil. Ia merasa khawatir akan dibungkamnya demokrasi.
‘‘Sekarang kita tahu lah, TNI dan Polisi sudah masuk ranah sipil, aku sendiri punya ketakutan (red: kekhawatiran) terhadap masyarakat. Sekarang demokrasi dibungkam, entah penyiraman, ditabrak, atau bagaimanapun itu,” ucapnya.
Anggit juga mengatakan bahwa konsentrasi tuntutan yang mulanya 14 poin dikerucutkan menjadi 5 poin berikut:
- Mengembalikan tentara ke fungsi pertahanan negara;
- Membentuk tim percepatan reformasi Polri;
- Mereformasi kewenangan peradilan militer;
- Menghentikan tindakan represif aparat militer;
- Menonaktifkan anggota TNI yang terlibat kasus pelanggaran di masa lalu.
Majid, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) berpesan untuk seluruh mahasiswa untuk terus menjadi korektor kekuasaan dan apapun yang zalim di negeri ini.
‘‘Bisu bukan jawaban, maka teruslah melawan, terus mengoreksi apapun yang zalim di negeri ini,”ujarnya. (Yusuf/Randy/Red)
