Sumber Foto: Fadlan/DinamikA
Klikdinamika.com –Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) memperingati dua dekade perjuangan mempertahankan ruang hidup dari perampasan PT. Jogja Magasa Iron (JMI) yang beroperasi di Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu (12/4/2026).
Penolakan tambang pasir besi oleh PPLP-KP konsisten dijalani selama 20 tahun sejak 2006. Bermula dari pergerakan yang diinisiasi oleh masyarakat pesisir di 4 kecamatan dan 10 desa yang berada di wilayah pesisir Kulon Progo.
Lahan tambang pasir yang digarap oleh PT JMI merupakan tanah sah milik petani dengan luas 2.977,09 hektare. Perusahaan tersebut mengantongi izin hingga 2048 dengan kedudukan hukum (legal standing) berupa Sultan Ground dan Paku Alaman Ground (SG/PAG) secara sepihak.
Acara ini berlangsung sekira pukul 08.00 WIB sampai sekira pukul 11.15 WIB, dimulai dengan arak-arakan gunungan hasil panen, terakhir ditutup dengan penampilan oleh grup musik Sukatani.
Tukijo, perwakilan PPLP-KP, mengatakan bahwa acara ini dihadiri oleh beberapa aliansi gerakan masyarakat yang ruang hidupnya dirampas, seperti Sukahaji Melawan, Dago Elos (Dago Melawan), dan Rukun Pakel.
“Yang diundang oleh PPLP-KP itu temen-temen yang mengalami nasib yang sama, agar kita senasib sepenanggungan biar saling tukar pengalaman untuk bagaimana cara melawan itu bisa lebih kuat,” katanya.
Tukijo mengatakan bahwa perencana penambangan merupakan orang nomor satu dari kesultanan. Alhasil upaya advokasi yang dilakukan oleh paguyuban dengan sekuat tenaga tidak membuahkan hasil. Termasuk jalur hukum.
“Kami sudah berupaya sekuat tenaga, tapi hasilnya nihil. Ketika kami ada masalah dengan hukum, hukum pun tidak bisa mengatasi. Karena yang punya rencana penambangan ini kan orang nomor satu di DIY, dari kesultanan, ” ungkapnya.
Selain kesultanan, proyek penambangan juga didukung oleh pejabat kelas bawah hingga atas. “Pemerintah itu tidak menginginkan masyarakat menolak kegiatan yang dilakukan oleh kesultanan, bahkan pejabat kelas bawah sampai atas itu mendukung program pemerintah, program penambangan,” lanjut Tukijo.
Furqon, warga yg aktif dalam perlawanan Kampung Bayam, Jakarta atas ruang hidupnya, menegaskan bahwa upaya perlawanan kepada tambang memang kewajiban rakyat kaum petani, karena bangsa ini dibangun oleh para petani. Tuhan telah menciptakan hamparan tanah ini untuk kita rawat bukan untuk dirusak, sehingga di tanah yang subur ini kita tidak dikatakan negeri yang miskin.
“Kemiskinan itu yang membikin mereka, kekuasaan yang tidak berpihak dan kemiskinan struktural yang dibuat-buat oleh mereka sehingga terjadilah miskin yang sesungguhnya,” terangnya.
Felix, perwakilan dari Sukahaji, berharap, semangat yang ada di Kulon Progo menyebar ke titik-titik konflik lainnya.
“Paling penting adalah api dari Kulon Progo, api semangat dari warga Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo harus menyebar ke titik konflik di Sukahaji, Dago Elos, Pakel, dan lainnya,” tegasnya.
Felix menegaskan lewat kutipan yang ia ambil dari buku alm. Widodo. “Jangan berharap kepada negara, jangan berharap kepada siapa pun. perjuangan kita, kita yang perjuangin. Jangan serahkan kepada siapa pun supaya tidak ada kepentingan di atas kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Ari/Yusuf/Red)
