Sumber Foto: Randy/DinamikA
klikdinamika.com-Koalisi buruh dan mahasiswa mengusung tuntutan perihal ketenagakerjaan dan pendidikan dalam serangkaian aksi Hari Buruh Internasional (May Day) di depan gedung kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (1/5/2026).
Aksi tersebut diikuti oleh koalisi buruh yang terdiri oleh Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dan Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
Sedangkan dari mahasiswa terdiri dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya yang mencakup Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Universitas Semarang (Usm), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Diponegoro (Undip), Politeknik Negeri Semarang (Polines), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Unika). Tak lupa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang juga turut serta dalam aksi ini.
Dalam aksi tersebut, tuntutan utama dari koalisi buruh dan mahasiswa adalah pencabutan RUU Cipta Kerja, Omnibus Law, komersialisasi pendidikan, serta menuntut isu-isu sosial yang memuat keresahan-keresahan publik terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memotong anggaran-anggaran yang seharusnya menjadi prioritas publik.
Inka, mahasiswi Jaringan Eksternal UPGRIS, ia menyoroti ada kesamaan keresahan yang dialami mahasiswa dan buruh sebagai sesama rakyat, yaitu pemotongan anggaran-anggaran dari pajak masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas—seperti anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran ketenagakerjaan yang disunat demi MBG belaka. Inka juga menyebut, hal itulah yang menjadi alasan pengangkatan isu pendidikan dalam tuntutan aksi May Day kali ini.
“Makanya hari ini, pendidikan pun ikut melebur bersama dengan buruh pada hari ini. Anggaran yang diberikan kepada masyarakat sendiri ataupun pendidikan sendiri tuh malah dipotong, lebih dikasih ke MBG daripada ke pendidikan, seperti itu,” ujarnya.
Baca juga: Menerjemahkan Wajah Pendidikan Sebagai Pabrik Pekerja Bernama Kampus
Sedangkan Amadela, seorang pengacara publik dari LBH Semarang, lebih menyoroti keprihatinan sehingga merasa perlu mengadvokasi serta mengaudiensi terkait kasus dinas provinsi dan stratifikasi yang mengalami disfungsi.
“Saat ini Jawa Tengah itu sebagai wilayah relokasi industri. Di mana perusahaan-perusahaan dari Jawa Timur dan Jawa Barat, karena salah satunya lingkungan di luar Jawa Tengah itu sudah rusak. Mereka pindah ke sini juga alasannya, selain masih ada lahan, karena buruh di Jawa Tengah ini paling murah (red: upahnya) ya sedunia,” ujarnya.
Kata Amadela, hal ini menjadi paradoks yang kita ketahui bersama bahwa Jawa adalah pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dibagi tiga teritorial. Namun, hal itu tidak menghapus kenyataan bahwa Jawa–khususnya Jawa tengah–dalam satu dekade mengalami ledakan populasi yang tidak diimbangi dengan upah yang layak, nuansa industrialisasi yang kemudian mengental di tiga provinsi ini membuat gejolak kapitalisme di negara demokrasi adalah hal yang tidak pantas terjadi.
Isu penutupan fakultas-fakultas yang tidak relevan dengan industri menjadi topik hangat pada demonstrasi kala ini. LBH mencoba menyadarkan masyarakat perihal kemajuan suatu negara bukanlah berpacu dengan mendirikan banyak perusahaan, namun bagaimana ilmu-ilmu lain berkembang di Indonesia.
“Yang pertama untuk teman-teman mahasiswa. Kita tahu ya, isu hari ini tuh negara yang mau menutup fakultas-fakultas yang nggak relevan dengan dunia industri gitu. Padahal kita semua harus sadar bahwasanya Indonesia itu maju bukan karena perusahaan-perusahaan doang gitu. Tapi juga karena ilmu-ilmu lain gitu,” ujar Amadela.
Selanjutnya, Amadela mengingatkan kembali kepada masyarakat dalam menuntut suatu aksi untuk saling menurunkan ego antarjaringan masyarakat, buruh, atau mahasiswa sekalipun. Ia melihat bahwasanya belum ada keterpaduan antardua elemen (buruh dan mahasiswa) yang terpecah dalam aksi.
“Kedua, aksi May Day di hari ini, kita melihat bahwasanya kita belum satu tujuan. Sebenarnya kalau kita benar-benar mau menuntut, kita harus percaya kalau misalnya kita harus bersatu dan menurunkan ego masing-masing. Jangan-jangan politik upah murah di Jawa Tengah itu terus berkelindan, karena buruhnya emang nggak mau saling menurunkan egonya masing-masing,” jelasnya. (Yusuf/Randy/Red)
