Sumber Foto: Arul/DinamikA
Klikdinamika.com–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah menuai berbagai tanggapan dari publik, termasuk dari kalangan mahasiswa. Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu mahasiswa yang belakangan ini terbuka menyampaikan kritiknya terhadap program tersebut, khususnya terkait sasaran kebijakan, tata kelola, serta dampaknya terhadap prioritas anggaran pendidikan.
DinamikA berkesempatan mewawancarainya saat Tiyo berkunjung ke Salatiga, Kamis (5/3/2026).
Tiyo memaparkan pandangannya mengenai polemik MBG, kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta pentingnya memastikan anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Tiyo cukup vokal terkait MBG, sebenarnya apa yang dirasakan Tiyo?
Kita tahu bahwa pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran terpilih sebagai presiden-wakil presiden itu setelah melalui politik. Kita menyebut—dengan mengutip Tempo—mereka adalah anak haram konstitusi. Dari itu kita layak untuk melihat seluruh apa yang dilakukan (red: Prabowo-Gibran) hari ini dengan mata waspada, dengan mata curiga. Karena sejak awal dia tidak layak kita percaya.
Di saat yang bersamaan, kita juga tau bahwa ada mobilisasi finansial yang sangat luar biasa untuk memenangkan orang ini ketika (red: pilpres) 2024. Misal itu elite partai yang cukup besar mengatakan bahwa di 2024 yang digunakan untuk memenangkan kompetisi politik itu sampai 1.000 triliun. Maka hampir mustahil apa yang dilakukan sekarang tidak ada kaitannya dengan mengembalikan modal politik dan menyiapkan modal politik untuk yang berikutnya.
Nah kita lihat MBG dengan kecurigaan dan frame yang seperti itu, maka kita cek apakah MBG itu sesuai dengan premisnya sejak awal, bahwa MBG diadakan untuk mengentaskan stunting? Stunting kita itu angkanya 19%. Kalau ingin untuk menuntaskan stunting maka mestinya bukan 100% anak Indonesia, tapi 19% yang saat itu, atau kalau pakai data kemiskinan maka kemiskinan kita sampai 9,25%. Jadi tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan bahwa 100% anak-anak Indonesia harus mendapatkan MBG.
Apalagi kalau berdasarkan usia pertumbuhan kembang anak, ini sudah terlalu terlambat. Karena untuk menuntaskan stunting, anak itu hanya bisa diintervensi ketika usianya sebelum 5 tahun dan ketika masih di dalam rahim ibunya. Nah maka dari situ saja kita sudah bisa menduga dengan frame bahwa ini urusannya dalam mengembalikan modal politik.
Nah kita cek ICW (red: Indonesia Corruption Watch) yang melaporkan pada akhir tahun 2025 lalu merilis laporan bahwa 28% SPPG yang berdiri—dapur-dapur untuk mengelola MBG itu—terafiliasi oleh partai politik. Dari 28% yang terafiliasi oleh partai politik, yang paling tinggi afiliasinya adalah partai-partainya pak Prabowo—partai Gerindra, kedua partai PAN.
Nah mustahil kita tidak bisa mengaitkan antara ketidakjelasan premis bahwa ini untuk stunting dengan yang terjadi. Karena sebenarnya kalau memang itu untuk stunting harusnya tidak 82 juta anak Indonesia, tetapi justru sebagian saja yang memang membutuhkan dan dengan usia yang memang bisa diintervensi.
Nah dengan tata kelola inilah yang membuat kita harus curiga bahwa MBG ini jangan-jangan bukan makan bergizi gratis. Karena bergizi saja tidak. Kita bisa cek apakah gorengan itu bergizi atau tidak, apakah agar-agar itu bergizi atau tidak, apakah makanan yang melalui proses pemanasan dengan suhu yang tinggi itu bergizi atau tidak. Bergizi saja tidak, apalagi gratis.
Menurut saya kata gratis itu adalah clickbait yang sengaja diberikan oleh pemerintah untuk menipu rakyat supaya lupa pada haknya bahwa sebenarnya ada konsep redistribusi pajak, bahwa kita itu membayar pajak untuk mendapatkan sesuatu. Hari ini oleh pemerintah, sesuatu itu bernama MBG.
Dari situ saja kita bisa curiga. Kalau kita lihat di dalam tata kelola sumber keuangannya, MBG ini kan merampas anggaran pendidikan. Jadi ada ambisi yang luar biasa sampai harus merampas anggaran pendidikan. Dari 769 triliun anggaran pendidikan, 223 triliun dirampas untuk MBG.
Apabila Tiyo memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan pembuat kebijakan, Tiyo akan meniadakan program MBG atau mengubah skemanya?
Menurut saya diskusi dengan pembuat kebijakan itu tidak penting, tidak perlu. Karena dalam banyak hal itu hanya akan jadi formalitas. 17+8 misalnya, setelah 10+3 orang meninggal, setelah ribuan orang luka-luka. 17+8 enggak jadi apa-apa, jadi mau diskusi apalagi?
Pemerintah kalau mau tahu apa yang diinginkan rakyat, mereka cukup punya teknologi kok untuk tahu bahwa rakyat inginnya apa, enggak usah dominasi algoritma saja, rakyat akan kelihatan sendiri apa yang mereka mau.
Namun saya tetap jawab bahwa kita tidak pernah menolak MBG. Karena persoalan stunting ini sangat penting. Angka stunting kita itu termasuk tinggi di tingkat dunia, yaitu 19%. Tapi stunting ini kan hanya 19%, kenapa 100% yang harus diintervensi? Apalagi intervensinya sudah telat. SMP dan SMA baru dikasih MBG. Lah saya bercanda begini, “anak-anak SMA itu kan lebih suka samsu ketimbang susu”.
Menurut pandangan Tiyo apabila pendidikan menjadi prioritas kedua, kira-kira apa dampaknya?
Menurut saya, persoalan pendidikan itu (red: ada) tiga: kesejahteraan pendidik—guru, kemudian minimnya akses pendidikan, karena kalau kita lihat pendidikan kita dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, itukan semakin ke atas semakin menyempit. Sekolah dasar itu sekitar 98%, SMP 96%-94%, kalau sudah SMA 70%. Tapi kalau sudah pendidikan tinggi hanya 15%. Ini kan ketimpangannya luar biasa dari 70-an jadi 15%. Nah orang hari ini tidak kuliah bukan karena enggak pintar, bukan karena malas, tapi karena enggak punya uang. Itu masalah kita yang kedua bahwa ada minimnya akses pendidikan.
Yang ketiga ini masalah laten, yaitu kurikulum pedagogik kita yang tidak berpegang pada nilai-nilai atau filosofi kebangsaan kita. Menurut saya kurikulum kita itu tidak membuat kita menjadi cerdas, tidak boleh kita menjadi manusia tapi membuat kita menjadi orang yang patuh, membuat kita menjadi seorang pekerja, yang harus nurut sama industri. Jadi kita tidak siapkan untuk menjadi manusia, kita disiapkan untuk menjadi pekerja dari industri yang bernama kapitalisme. Nah itu tiga masalah kita.
Monggo mau diselesaikan yang mana dulu. Menurut saya yang paling urgen (red: ialah) kesejahteraan guru. Karena dengan seluruh persoalan di dalam pendidikan, guru adalah ujung tombak dari pendidikan, guru adalah mereka yang berhadapan langsung dengan siswa sehingga siswa mau menjadi apa, faktor utamanya adalah guru.
Kurikulum penting? iya, tapi gurulah yang mengaplikasikan, mengartikulasikan kurikulum itu. Akses pendidikan penting? iya itu penting tapi ketika sudah dari SD—SMP saja guru tidak nyaman, guru tidak tenang ketika mengajar menurut saya mau orang kuliah terlalu banyak pun enggak akan jadi sesuatu yang bermakna. maka dari itu menurut saya prioritasnya adalah satu perbaikan mekanisme untuk memungkinkan guru menjadi sejahtera.
Tentang BEM UGM yang sempat mengirimkan surat kepada UNICEF, sampai saat ini apakah sudah ada respons?
Secara formal tidak ada, tapi tentu saya mendengar beberapa bocoran yang menyampaikan UNICEF sudah membaca. Untuk respons formalnya saya kira terserah UNICEF, karena bagaimanapun kita tahu bahwa UNICEF itu kan secara kelembagaan ditopang oleh negara-negara yang beraliansi di PBB, dan mereka dapat uang dari situ.
Jika menurut kami yang paling penting dari persoalan soal surat UNICEF bukan kita merengek atau curhat ke UNICEF, tetapi bagaimana persoalan tidak diprioritaskannya pendidikan di Indonesia yang berdampak pada kematian Yohanes, yang bunuh diri karena gagal membeli buku yang seharga Rp10.000. Buku dan pena itu tidak hanya menjadi persoalan domestik, tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi menjadi persoalan dunia, dia harus jadi percakapan publik internasional bahwa ada satu negara yang bisa mengalokasikan 335 triliun per tahun untuk MBG, 16,7 triliun untuk BOP, tapi ditampar oleh fakta dengan satu anak yang bunuh diri gara-gara uang Rp10.000.
Jika dari lembaga pemerintah, apakah sudah ada yang memberi tanggapan?
Kita dengar respons dari menteri Mensesneg, menteri HAM, sama sekali tidak menjawab apa-apa. Ketika wartawan menanyakan ke beliau salah satu, misal teror yang saya alami justru mereka menyatakan “ya kritik itu yang sopan lah” padahal menurut kami sopan dan tidak sopan itu urusan pengkritik bukan urusan yang dikritik. Yang dikritik harusnya fokus pada substansi bukan pada diksi. Maka kita bisa melihat betapa tidak dewasanya pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Gibran, dari responnya terhadap kritik.
Dari Tiyo sendiri, apa yang harus dilakukan oleh pak Prabowo?
Menurut saya presiden Prabowo mulai sekarang harus membuka telinga dan hatinya termasuk matanya. Jangan jadi presiden yang sukmum bukmun ‘umyun laa yarji’un—yang buta, tuli, bisu dan tidak akan kembali. Ketika sudah dikritik soal keracunan, jawabnya apa? Bahwa keracunan yang terjadi hanya 0,0006%. Ini kan bukti beliau adalah orang yang buta akan realitas, tuli pada masukan, dan bisu ketika merespons dengan kebijaksanaan.
Pertama, perbaiki sumber keuangannya. Yang kedua, perbaiki tata kelolanya. Putuskan rantai yang memungkinkan MBG ini jadi ladang korupsi. Dengan apa? Seluruh (red: dapur) SPPG, kelolalah melalui skema profesional, melalui open tender. Jangan melalui relasi kuasa dengan partai-partai yang memenangkan presiden, karena itu yang hari ini terjadi. Kalau kita lihat undang-undang, kan sebenarnya seluruh proyek yang berbasis pada keuangan yang luar biasa fantastis itu harus open tender.
Sekarang kita lihat, mana open tendernya MBG-SPPG? Gak ada. Bahkan di level lokal, semuanya relasi kuasa. Nah, putuskan itu, alihkan kalau perlu.
Kalau memang partai-partai politik itu sudah berinvestasi miliaran, kembalikan itu. Terserah caramu, karena kamu sendiri yang membuat kesalahan ini. Karena enggak mungkin memasrahkan urusan MBG kepada mereka yang tidak ahli. Enggak ada satupun ketua-ketua partai yang paham tentang catering. Serahkan saja ke UMKM. Kemudian setelah itu pastikan bahwa MBG tepat sasaran. Itu bicara soal data stunting, dan data kemiskinan. Jangan 100% dikasih MBG. Karena itu akan menjadi pemborosan dan menciptakan bukan lapangan pekerjaan, tapi korupsi.
Bagaimana di tengah chaos-nya MBG Presiden Prabowo justru memilih melakukan proyek Gentengisasi?
Ya itulah yang saya sebut dengan bodoh. Tentu bodoh disini bukan soal IQ atau soal kognitif, tapi dia tidak menghargai ilmu pengetahuan dan enggak tahu soal realitas. Maka sedih lah kita, 3,5 tahun lagi, kita akan dipimpin oleh presiden yang bodoh. (Nina Atifa/Khilmi/Red)
