Sumber Foto: Siar.co.id
Oleh: Nabel Angel/Kontributor
Edisi Hari Pahlawan tahun 2025, pemerintah Indonesia secara resmi menobatkan Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia yang memerintah selama 32 tahun (1967–1998), sebagai Pahlawan Nasional. Penobatan ini dilakukan bersamaan dengan pengakuan atas Marsinah, buruh perempuan yang menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia dan korban pembunuhan misterius pada 1993. Keputusan ini, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media seperti Kompas.id, telah memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat, akademisi, dan aktivis.
Di satu sisi, ada yang memuji kontribusi Soeharto dalam stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi; di sisi lain, kritik keras muncul terkait pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik selama Orde Baru. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi ini secara netral, kritis prinsipil, dan detail, dengan perspektif filsafat yang menekankan dualitas inheren dalam kepemimpinan yaitu, keberadaan aspek positif dan negatif pada setiap pemimpin Indonesia. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk memihak, melainkan untuk menggali makna filosofis di balik fenomena ini, dengan merujuk pada konsep perjuangan kosmik dan moral serta hierarki emanasi.
Latar Belakang Kontroversi
Penobatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2025, Hari Pahlawan, merupakan langkah resmi dari pemerintah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Soeharto dianugerahi gelar ini atas kontribusinya dalam “mempertahankan kemerdekaan, membangun bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” sebagaimana tertuang dalam surat keputusan presiden.
Bersamaan dengan itu, Marsinah juga diberi gelar serupa, menandai pengakuan atas perjuangannya melawan ketidakadilan struktural di era Orde Baru. Namun, keputusan ini langsung memicu pro-kontra. Kelompok pendukung, termasuk beberapa veteran dan politisi, menekankan pencapaian Soeharto seperti pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur, dan stabilitas politik pasca-1965. Sebaliknya, oposisi termasuk keluarga korban 1965, aktivis HAM, dan intelektual menyoroti rekam jejaknya yang gelap, seperti pembantaian massal, penahanan tanpa proses hukum, dan korupsi kronis yang melibatkan keluarganya.
Berita-berita terkini, seperti yang dipublikasikan oleh Kompas.id, menyoroti bagaimana penobatan ini memicu demonstrasi damai di Jakarta dan Yogyakarta, serta petisi online yang menuntut pencabutan gelar. Di sisi lain, ada kampanye dukungan dari kelompok nasionalis yang melihat Soeharto sebagai “bapak pembangunan.” Fenomena ini mencerminkan polarisasi sosial yang mendalam, di mana ingatan kolektif tentang Orde Baru masih terbelah antara nostalgia pembangunan dan trauma represi.
Tinjauan Kritis Prinsipil
Dari sudut pandang netral, argumen pro penobatan Soeharto dapat dirangkum sebagai berikut: Pertama, kontribusi ekonominya yang signifikan, seperti program pembangunan nasional yang meningkatkan PDB Indonesia dari 2,5% menjadi rata-rata 7% per tahun selama masa jabatannya, serta program Keluarga Berencana yang mengurangi tingkat kelahiran. Kedua, stabilitas politik yang ia ciptakan pasca-G30S/PKI, yang dianggap mencegah disintegrasi bangsa. Pendukungnya berpendapat bahwa gelar pahlawan bukanlah penghapusan kesalahan, melainkan pengakuan atas peran historisnya dalam membentuk Indonesia modern.
Sebaliknya, argumen kontra menekankan aspek negatif yang tidak dapat diabaikan: Pelanggaran HAM massal, termasuk pembunuhan sekitar 500.000–1.000.000 orang dalam peristiwa 1965–1966, serta represi terhadap oposisi seperti kasus Marsinah sendiri, yang menjadi simbol ketidakadilan. Kritikus juga menyoroti korupsi sistemik, seperti skandal Bank Indonesia dan penguasaan ekonomi oleh kroni, yang memperdalam kesenjangan sosial. Mereka berpendapat bahwa menobatkan Soeharto sebagai pahlawan dapat menormalisasi otoritarianisme dan menghambat proses rekonsiliasi nasional.
Dalam konteks ini, penobatan bersama Marsinah tampak sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan narasi, namun hal ini justru mempertajam perdebatan. Apakah ini langkah rekonsiliasi atau kompromi politik? Analisis prinsipil menunjukkan bahwa keputusan ini mencerminkan dilema etis: Mengakui kontribusi tanpa mengabaikan korban, atau menolak pengakuan untuk menghindari glorifikasi kejahatan.
Perspektif Filosofis: Dualitas Kepemimpinan dalam Perjuangan Kosmik dan Hierarki Emanasi
Dari sudut pandang filsafat, kontroversi ini dapat dianalisis melalui lensa dualitas inheren dalam kepemimpinan manusia. Sebagaimana dikemukakan dalam permintaan analisis ini, setiap pemimpin Indonesia termasuk Soeharto menampilkan aspek positif dan negatif, yang dapat dipahami melalui konsep perjuangan kosmik dan moral. Konsep ini, berakar dalam tradisi filsafat Timur dan Barat, menggambarkan realitas sebagai arena konflik antara terang (kebaikan, kebajikan, pembebasan) dan kegelapan (keburukan, kejahatan, penderitaan).
Dalam konteks Soeharto, “terang” mewakili pencapaian pembangunan dan stabilitas yang membawa kemajuan bagi jutaan rakyat, sementara “kegelapan” mencakup represi dan korupsi yang menyebabkan penderitaan massal. Perspektif ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah entitas monokromatik, melainkan medan perjuangan kosmik di mana kebaikan dan kejahatan saling berinteraksi, sering kali dalam bentuk paradoks.
Lebih lanjut, teori hierarki dan emanasi dari filsuf Islam-Iran Suhrawardī (1154–1191) memberikan kerangka analitis yang mendalam. Dalam sistem hukm al-ishraq (iluminasi), realitas diatur dalam hierarki cahaya, di mana cahaya murni (al-haqq, kebenaran absolut) merupakan sumber emanasi bagi segala sesuatu. Pemimpin seperti Soeharto dapat dipandang sebagai emanasi parsial dari cahaya tersebut mewakili aspek positif seperti pembangunan (emanasi terang) dan aspek negatif seperti tirani (ketiadaan cahaya, atau kegelapan).
Suhrawardī menekankan bahwa kegelapan bukanlah entitas independen, melainkan ketiadaan cahaya sepenuhnya; demikian pula, kejahatan dalam kepemimpinan bukanlah esensi mutlak, melainkan defisiensi dari potensi kebaikan. Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa Soeharto, seperti pemimpin lainnya (misalnya Soekarno dengan nasionalismenya yang inspiratif namun otoriternya, atau Soekarno dengan Pancasilanya yang inklusif namun memunculkan polarisasi), menunjukkan hierarki emanasi: dari cahaya pembangunan hingga kegelapan represi.
Perspektif netral ini menghindari bias dengan mengakui bahwa semua pemimpin Indonesia memiliki dualitas serupa. Soekarno, misalnya, membawa “terang” kemerdekaan namun “kegelapan” konflik politik; Soeharto menawarkan stabilitas (terang) namun rumor korupsi (kegelapan). Filosofi ini mendorong pemahaman kritis bahwa penobatan bukanlah absolutisasi, melainkan pengakuan atas kompleksitas manusiawi dalam filsafat sejarah. Dengan demikian, perdebatan ini bukan sekadar polemik, melainkan refleksi filosofis tentang bagaimana masyarakat Indonesia menavigasi perjuangan kosmik antara kebaikan kolektif dan kejahatan individu.
Kontroversi penobatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 2025, bersama Marsinah, menegaskan bahwa sejarah Indonesia adalah tapestri dualitas campuran terang dan kegelapan. Dari perspektif filsafat, ini bukanlah masalah hitam-putih, melainkan hierarki emanasi di mana setiap pemimpin mencerminkan aspek positif dan negatif. Pendukung melihatnya sebagai pengakuan atas kontribusi, sementara kritikus menyoroti risiko normalisasi kejahatan.
Namun, dalam perjuangan kosmik antara kebaikan dan kejahatan, masyarakat Indonesia diundang untuk merenungkan: Bagaimana kita menghormati cahaya tanpa mengabaikan kegelapan? Jawabannya terletak pada dialog kritis dan rekonsiliasi yang prinsipil, di mana pengakuan atas dualitas ini mendorong pembelajaran etis untuk masa depan. Sebagai penutup, analisis ini menegaskan netralitas: Soeharto, seperti semua pemimpin, adalah emanasi kompleks dari realitas manusia, yang patut dipertimbangkan dalam konteks sejarah yang utuh.
