Sumber Foto: Adam/DinamikA
Klikdinamika.com – Runtutan waktu kegiatan KKN Periode 2 dimajukan secara mendadak oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Beberapa mahasiswa menilai hal tersebut berimbas pada tidak maksimalnya persiapan KKN, Kamis (10/9/2026)
Informasi perihal berubahnya jadwal pembekalan KKN Periode 2 diedarkan dua hari sebelum kegiatan pembekalan berlangsung. Pembekalan KKN periode 2 pada mulanya direncanakan akan digelar pada 15 September 2026. Namun, LP2M memajukannya secara sepihak menjadi 10 September 2026. Hal tersebut berimbas pada berubahnya jadwal kegiatan lain, seperti survei lokasi dan penyerahan mahasiswa ke pihak desa.
Triyana Oktaviani, mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam (SPI), mengaku mendapatkan informasi melalui grup percakapan dan informasi dari mulut ke mulut. Ia juga menyoroti tidak adanya surat resmi terkait perubahan jadwal tersebut.
“Aku dengernya (red: informasi perubahan jadwal) dari mulut ke mulut, jadi nggak ada surat resminya, bahkan pas pembekalan (red: yang tadinya akan dilaksanakan) di tanggal 15 dan penyerahan di tanggal 22 itu informasinya pun nggak pake surat resmi, pakenya pamflet AI,” ungkap Triyana.
Fuadi, mahasiswa semester 7 Prodi SPI menilai perubahan jadwal KKN menunjukkan adanya masalah di internal birokrasi dalam penyampaian informasi. Ia mempertanyakan penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi penting tanpa disertai surat resmi.
“Dalam pandangan saya, secara birokrasi sangat kurang, apalagi tidak ada surat resmi atau pengumuman langsung, tetapi pengumuman resmi diumumkan lewat IG dan pesan WA ke WA,” ujar Fuadi.
Menurutnya, surat resmi diperlukan agar mahasiswa memperoleh informasi yang jelas dan tidak kebingungan dengan perubahan jadwal.
“Tolonglah dibenahi, sudah ranah univ, postingan pakai AI, itu menandakan (red: tidak adanya) kreativitas, bahkan tidak ada pengumuman resmi,” keluh Fuadi.
Penyerahan mahasiswa KKN kepada pihak desa dilakukan sekitar lima hari setelah pembekalan dilakukan. Bagi Triyana, waktu lima hari antara pembekalan dan penyerahan dinilai terlalu singkat untuk melakukan berbagai persiapan KKN. Terlebih, mahasiswa baru menerima informasi mengenai lokasi penempatan KKN dua hari sebelum pembekalan.
Triyana menilai kondisi tersebut berpotensi membuat persiapan program kerja mahasiswa tidak maksimal, terutama karena mahasiswa perlu melakukan survei terlebih dahulu sebelum menyusun program kerja yang akan dilaksanakan di desa.
“Kita dapet desa itu kan baru kemarin, berapa hari yang lalu (red: dua hari). Kurang dari seminggu untuk penyerahan, jadi proker yg kita siapkan pun otomatis nggak akan maksimal,” jelasnya.
KKN Tak Mendapat Uang Saku
Selain persoalan jadwal, mahasiswa juga mempertanyakan tidak adanya uang saku dari kampus selama pelaksanaan KKN.
Idris, mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi (PSI), mengatakan, kebutuhan KKN, termasuk program kerja saat ini masih mengandalkan iuran mahasiswa.
“Untuk saat ini belum ada uang saku dari kampus, kita murni iuran dari temen-temen,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterbatasan dana tersebut turut memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menjalankan program kerja. Menurutnya, apabila mahasiswa dituntut membuat program yang berdampak besar bagi masyarakat, dukungan pendanaan juga diperlukan.
Triyana juga menyampaikan bahwa kebutuhan selama KKN, termasuk persiapan tempat dan program kerja, masih menggunakan dana pribadi. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan mahasiswa KKN di kampus PTKIN lain yang menurutnya memperoleh uang saku. Sementara itu, alasan efisiensi yang disampaikan terkait tidak adanya uang saku dinilai belum memberikan jawaban yang memuaskan.
“Alasannya ‘efisiensi’, alasannya ‘dari sebelumnya memang sudah tidak diberi uang saku’, jujur itu tidak menjawab,” ujarnya. (Devi/Joysi/Red)
