Sumber Foto: bumiayunews.com
Oleh: Negla Bintang Mawardi
Luas kawasan hutan lindung di kaki Gunung Slamet terus menyusut akibat alih fungsi lahan menjadi area pertanian, tepatnya di Desa Sigedong, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal dan Desa Mandala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan, kini perlahan berubah menjadi lahan terbuka yang rapuh dan rentan terhadap kerusakan lingkungan.
Pemerintah melaporkan bahwa sejak tahun 2018, kerusakan hutan lindung pada ketinggian 1.900 hingga 2.200 Meter Di atas Permukaan Laut (MDPL) tersebut telah mencapai total 154 hektare. Kerusakan ini terbagi di dua wilayah administrasi, yaitu seluas 48 hektare di Kabupaten Tegal dan 106 hektare di Kabupaten Brebes.
Secara geografis, kawasan hutan di kaki Gunung Slamet memegang peran vital sebagai habitat berbagai spesies langka. Berdasarkan penelitian Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur, wilayah ini masih menjadi rumah bagi fauna khas jawa seperti Elang Jawa, macan tutul, Surili Jawa, Owa Jawa, Rekrekan, kucing hutan, dan kijang. Begitu pula dengan keanekaragaman floranya, mulai dari anggrek permata, kantong semar, hingga palem jawa dan pinang jawa. Hilangnya kawasan hutan ini secara otomatis memutus rantai kehidupan dan melenyapkan keanekaragaman hayati tersebut.
Selain itu, kawasan ini berfungsi sebagai water catchment area atau daerah tangkapan air yang menyimpan cadangan sumber air baku. Akar-akar pohon yang lebat di sana berperan penting dalam menyangga tanah dari ancaman erosi. Namun, ketika pepohonan ditebang, daya ikat tanah pun hilang. Akibatnya, laju erosi meningkat drastis dan tanah menjadi sangat rawan longsor, terutama saat musim hujan tiba. Dampaknya kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat; debit mata air yang dahulunya melimpah kini kian menurun, memaksa warga menempuh jarak yang lebih jauh demi mendapatkan air bersih.
Mengapa Hutan Lindung Bisa Menjadi Lahan Pertanian?
Pembukaan hutan untuk lahan pertanian tidak bisa lepas dari lemahnya pengawasan perizinan dari pemerintah daerah serta rendahnya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat bahwa jika ingin menyulap hutan menjadi ladang sayur, mereka cukup membayar oknum Perhutani atau pemerintah daerah setempat. Mudahnya transaksi penguasaan hutan praktik ilegal ini semakin menarik minat banyak orang.
Secara ekonomi, alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian sayur terbuka menawarkan keuntungan finansial yang signifikan, sehingga praktik ilegal ini kian diminati karena terbukti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fenomena ini diperkuat oleh pemilihan jenis tanaman tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun membutuhkan karakteristik tanah pegunungan yang masih sangat subur. Kebutuhan akan lahan dengan unsur hara tinggi inilah yang kemudian menjadikan pembukaan kawasan hutan seolah menjadi solusi instan bagi para petani.
Di antara berbagai jenis tanaman hortikultura, kentang menjadi komoditas primadona yang menjadi penggerak utama dari perluasan lahan tersebut. Karakteristik tanaman ini yang relatif mudah dibudidayakan di wilayah pegunungan, ditambah dengan harga jual yang cenderung stabil dan tinggi, menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendorong petani untuk terus melakukan ekspansi dan mencari lahan baru di dataran tinggi, meskipun harus merambah kawasan hutan lindung.
Dampak Jangka Panjang
Ketergantungan pada satu komoditas pertanian tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan menempatkan desa dalam kondisi rentan. Deforestasi bukan hanya merusak alam tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat itu sendiri. Tak dapat dimungkiri, pembukaan lahan untuk kentang memberi keuntungan nyata bagi masyarakat; Pendapatan musiman meningkat, daya beli masyarakat naik, dan kebutuhan pasar lokal sedikit teratasi. Namun keuntungan itu hanya bersifat temporal, menipisnya lapisan topsoil (lapisan tanah paling atas yang kaya akan unsur hara) membuat biaya pertanian seperti pupuk dan pestisida naik sehingga produktivitas menurun. Lebih parah, bencana banjir atau tanah longsor bisa menghancurkan lahan sekaligus infrastruktur desa, menghancurkan penghasilan dan menambah beban ekonomi.
Secara teknis, alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian sayur terbuka telah mengakibatkan gangguan ekologis yang sangat berat. Penyusutan tutupan hutan di kawasan kaki Gunung Slamet telah memicu krisis air bersih yang memprihatinkan. Penurunan debit mata air memaksa penduduk setempat menempuh jarak hingga 6,5 kilometer dari pemukiman demi mendapatkan sumber air baku. Krisis ini adalah sinyal kuat bahwa daya dukung lingkungan di hulu sudah melampaui batasnya.
Selain itu, praktik pertanian di lahan miring tanpa terasering yang memadai terbukti meningkatkan resiko terjadinya bencana. Hilangnya struktur akar pohon sebagai pengikat tanah dapat mempercepat laju erosi dan degradasi hutan lindung sehingga bencana banjir bandang serta tanah longsor menjadi ancaman nyata yang siap menghantam kapan saja. Fenomena banjir bandang yang melanda baru-baru ini, seperti yang terjadi di kawasan wisata pancuran 13 Guci dan Dukuh Kalipedes, Sigedong, menjadi bukti hilangnya fungsi hutan sebagai penahan air alami di wilayah hulu.
Menyeimbangkan Nafas Ekonomi dan Kelestarian Ekologi
Berbagai inisiatif yang digerakkan oleh LSM, kelompok pecinta alam, hingga masyarakat adat mulai memberikan harapan bagi kelestarian hutan. Aksi nyata seperti reboisasi di titik-titik kritis, kampanye edukasi untuk menggugah kesadaran warga, hingga upaya pengusutan transaksi ilegal lahan hutan sedikit banyak mulai membawa perubahan positif. Gerakan akar rumput ini membuktikan bahwa kepedulian terhadap alam masih hidup di tengah ancaman eksploitasi yang masif.
Namun, gerakan masyarakat saja tidaklah cukup. Pemerintah daerah memegang peran kunci untuk memperkuat sistem pengawasan dan menegakkan supremasi hukum secara adil tanpa tebang pilih. Penegakan hukum yang tegas harus menjadi instrumen utama untuk memutus rantai “lobi belakang” yang selama ini merusak tatanan perizinan. Meski demikian, upaya ini juga harus dibarengi dengan solusi kemanusiaan melalui penyediaan alternatif penghidupan bagi masyarakat.
Program restorasi hutan harus dirancang dengan melibatkan warga lokal sebagai aktor utama, sehingga muncul rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga hutan yang telah dipulihkan. Salah satu solusi konkret adalah penerapan sistem agroforestri, di mana penanaman pohon hutan dikombinasikan dengan komoditas bernilai ekonomi yang ramah lingkungan. Dengan cara ini, fungsi ekologis hutan untuk menjaga air dan tanah tetap terjaga, sementara kebutuhan ekonomi petani tetap terpenuhi secara berkelanjutan.
Persoalan deforestasi di kaki Gunung Slamet bukan sekadar tentang pilihan teknis antara membuka atau menutup lahan, melainkan tentang arah komitmen pembangunan desa kita. Jika hutan terus dikorbankan demi mengejar keuntungan finansial sesaat, maka generasi mendatang tidak akan mewarisi tanah yang subur, melainkan bencana alam yang berkepanjangan, krisis air yang mencekik, serta lingkungan gersang yang telah kehilangan daya dukungnya bagi kehidupan.
