Sumber Foto: Faiz/DinamikA
Klikdinamika.com – Ratusan Massa dari Mahasiswa dan Masyarakat Salatiga menggelar demonstrasi bertajuk Salatiga-Sadar menyoroti isu lokal hingga nasional dengan konsep longmarch dari alun-alun Pancasila hingga Bundaran Tamansari depan Ramayana, Selasa (10/11/2026).
Aksi dimulai dari Alun-alun Pancasila sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kota Salatiga, lalu menuju Kantor Dinas Pendidikan di Jalan Adi Sucipto. Di setiap titik, massa aksi menyampaikan orasi-orasi sebelum akhirnya memusatkan aksi di sekitar Bundaran Tamansari.
Saiful, koordinator lapangan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mengatakan bahwa aksi kali ini tidak menuntut untuk ditemui pejabat pemerintah Salatiga. Karena tujuannya untuk mengkampanyekan isu kepada warga supaya sadar dan berani.
“Pada aksi kali ini kita tidak menuntut pejabat untuk turun menemui kita, tetapi lebih kita tekankan kepada bagaimana mengkampanyekan kepada masyarakat agar sadar dan berani untuk menyuarakan isu yang ada di Kota Salatiga maupun secara umum di Indonesia,” terangnya.
Aksi turut diramaikan dengan berbagai penampilan seperti pertunjukan wayang, permainan musik, dan pembacaan puisi. Di tengah massa aksi juga terdapat beberapa salib merah yang belakangan mulai eksis lewat film Pesta Babi dan berbagai macam spanduk berisi seruan protes, salah satunya bertuliskan “Bagimu Slowliving Bagiku Struggling”.
Merujuk pada pembacaan tuntutan saat aksi, massa aksi Salatiga-Sadar membawa 14 tuntutan yang terdiri dari 7 tuntutan nasional, di antaranya menuntut dituntaskannya penanganan Bencana; dan 7 tuntutan lokal dan sekitarnya, di antaranya menuntut menghentikan pembangunan yang berorientasi pencitraan dengan mengevaluasi ürgensi anggaran, dan manfaat proyek.
Saiful menyatakan bahwa pemerintah perlu menyelesaikan penanganan bencana serta perlunya menerapkan mitigasi bencana yang lebih sesuai.
“Pemerintah perlu menyegerakan atau pun menyelesaikan persoalan-persoalan kebakaran atau pun bencana yang ada di Indonesia. Serta mitigasi bencana yang lebih proper lagi, yang lebih tajam lagi analisa mitigasi bencananya,” ujarnya.
Di ranah isu lokal, Saiful menjelaskan bahwa bersama Cipayung Salatiga ia pernah meninjau infrastruktur bangunan yang ada di Kota Salatiga. Dari peninjauan tersebut, ia menemukan pemanfaatan infrastruktur yang tidak semestinya di Taman Wisata Religi.
“Beberapa temuan yang ada di Taman Wisata Religi itu, salah satunya alat kontrasepsi dan pakaian dalam. Artinya di situ bangunan yang sudah dibangun tidak berwujud sebagaimana mestinya dan lebih ke hal-hal yang negatif yang bisa dibuat,” ungkapnya.
Adib, Koordinator lapangan dari Suporter PSISa Salatiga, juga turut mempertanyakan urgensi pembangunan taman religi dibandingkan pembenahan pasar dan perbaikan transportasi publik. Adib menilai penurunan pendapatan angkutan kota perlu direspons melalui pembenahan atau modifikasi angkot serta edukasi yang lebih baik agar manfaat kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Apa urgensinya membangun taman religi? Apakah itu sangat urgensi untuk ekonomi di Salatiga? kan nggak. Pembenahan pasar itu lebih urgensi. Apalagi sekarang angkot juga pendapatnya turun. Mungkin memodifikasi angkot agar lebih baik atau edukasi yang lebih baik juga itu malah lebih langsung mengena ke masyarakat,” tuturnya.
Adib menegaskan bahwa kebijakan pemerintah semestinya disusun berdasarkan kebutuhan strategis warga, bukan sekadar memperbanyak tim penasihat. la mendorong agar anggaran daerah lebih diarahkan pada bantuan sosial yang menjangkau masyarakat.
“Untuk Pemkot Salatiga ya percuma kamu punya tim-tim penasihat banyak, tapi kalau kebijakanmu selalu blunder-blunder dan tidak tepat untuk kebutuhan strategis warga. Itu sama saja buang-buang anggaran, lebih baik anggaranmu itu untuk bantuan sosial yang menuju ke warga saja,” tegas Adib.
Di sisi lain, Nabila, peserta aksi dari mahasiswa, mengharapkan tanggung jawab dari pemerintah Kota Salatiga untuk memperbaiki regulasi dan mempertanggungjawabkan keberlangsungan hidup masyarakat setempat
“Harapan saya, pemkot bisa mempertanggungjawabkan, bisa memperbaiki regulasi yang ada dalam kebijakan maupun keberlangsungan hidup masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang terjadi, hal-hal yang dialami oleh masyarakat dalam kesusahan air bersih dan juga semua yang masih dalam proses perbaikan, bisa segera diselesaikan dengan baik,” ujarnya. (Ranita/Azriel/Red)
