
KKN Rekognisi Tawarkan Fleksibilitas, Mahasiswa Masih Hadapi Kendala Informasi
Sumber Foto: Nida/DinamikA
Klikdinamika.com – Kebijakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) jalur rekognisi yang diterapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Salatiga dinilai memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi mahasiswa. Namun, keterbatasan informasi masih menjadi kendala, Jumat (20/11/2026).
Sejumlah mahasiswa mengaku belum pernah mendapatkan informasi maupun sosialisasi terbuka mengenai prosedur rekognisi KKN dari pihak LP2M. Informasi justru beredar secara terbatas dari mulut ke mulut.
Eka Suci, mahasiswa Fakultas Dakwah, mengatakan dirinya mengetahui program tersebut dari kakak tingkat yang pernah mengikuti rekognisi melalui kegiatan organisasi. Ia mengaku belum pernah menemukan informasi mengenai program tersebut melalui media sosial kampus.
“Jujur aku belum pernah denger (red: informasi KKN Rekognisi). Terus kalau dari media sosial kampus, sejauh aku scroll media sosial aku belum pernah nemu info tentang rekognisi itu sih,” ungkapnya.
Jayanti Salwa, mahasiswa Fakultas Syariah, juga mengetahui KKN Rekognisi dari temannya. Namun, ia mengaku belum memahami secara jelas persyaratan kegiatan yang dapat diajukan maupun mekanisme untuk memperoleh pengakuan KKN.
“Temenku itu udah chat (red: LP2M) tapi belum ada tindak lanjut, belum diarahin,” jelasnya.
Keterbatasan informasi tersebut juga terlihat dari pengalaman suatu organisasi mahasiswa yang mengikuti KKN Rekognisi. Lindon Rineshia, Ketua Umum Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) UIN Salatiga, menjelaskan bahwa keikutsertaan organisasinya dalam program tersebut berawal dari inisiatif internal pada tahun 2024.
“Kalau rekognisi dari KSEI itu dari 2024, yang di mana itu dari ketua umum 2024. Terus akhirnya beliau tanya ke LP2M, ‘bisa nggak sih kalau rekognisi?’ itu berarti beliau punya ide terus ditanyain gitu lho, bukan dari LP2M sendiri yang ngasih info, tapi kalau kita mau ngadain (red: rekognisi KKN) tetep bisa,” ujarnya.
Lindon juga mengakui kelompoknya sempat mengalami kebingungan dalam memahami persyaratan teknis sehingga perlu beberapa kali berkonsultasi dengan LP2M. Meski begitu, ia menilai skema rekognisi memberikan keleluasaan waktu bagi mahasiswa untuk menjalankan kegiatan lain, seperti magang dan persiapan skripsi.
Menanggapi persoalan tersebut, Ari Setiawan, Sekretaris LP2M menyampaikan bahwa informasi Rekognisi KKN telah tersedia dalam buku pedoman dan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD). Informasi tersebut juga telah disampaikan kepada fakultas agar dapat diteruskan kepada mahasiswa.
Ari menjelaskan, KKN Rekognisi merupakan skema pengakuan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan mahasiswa. Kegiatan yang dapat diajukan meliputi pendampingan desa, pemberdayaan UMKM, pemetaan wilayah, hingga kegiatan kerelawanan.
Namun, tidak semua kegiatan otomatis memperoleh pengakuan. Ari menyebut kegiatan yang dapat diajukan harus berlangsung sekurang-kurangnya tiga bulan dan menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Setiap pengajuan akan melalui penilaian LP2M berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan program.
“Misalkan periode Agustus 2026 ini sudah ada sampai Agustus 2027 ada kegiatan (red: pengabdian masyarakat) yang dilakukan selama tiga bulan dan ada hasilnya, nah itu bisa diajukan sebagai rekognisi,” jelas Ari.
Di sisi lain, pelaksanaan KKN Reguler juga memiliki kendala. Kendala tersebut dialami Febi Setiawan dan Musa, mahasiswa Fakultas Dakwah yang menjalani KKN Reguler selama 45 hari. Febi menyebutkan adanya perubahan jadwal dan persoalan koordinasi selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan. Kelompok mereka juga tidak memperoleh dana operasional untuk kebutuhan posko sehingga sejumlah pengeluaran harus ditanggung secara mandiri.
“Posko, uang kas, dan lain sebagainya itu kita pakai uang pribadi,” ungkap Febi. (Nida/Elsa/Red)

